BANDUNG – Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas akan berkontribusi dengan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mewujudkan program tersebut.
Budi menambahkan bahwa dengan memanfaatkan aset-aset yang ada, Perumnas dapat berperan aktif dalam merealisasikan target pembangunan rumah bagi masyarakat, sesuai dengan arahan dari Presiden.
“Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun,” ujar Budi, di Jakarta, Rabu (27/11).
Budi juga menjelaskan bahwa dalam rencana pembangunan 3 juta rumah, 20 persen di antaranya akan dialokasikan untuk perumahan bersubsidi, sementara sisanya akan berupa perumahan komersial. Program ini dirancang untuk mencakup berbagai tipe hunian.
Hunian yang akan dibangun meliputi rumah tapak di daerah-daerah dengan lahan yang masih luas, serta rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun untuk memenuhi kebutuhan hunian di kawasan perkotaan.
Budi menyatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Perumnas tidak terbatas hanya di Pulau Jawa. Beberapa proyek juga akan dilaksanakan di berbagai daerah, seperti Kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang, serta Bontoa di Makassar.
“Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare,” lanjut Budi.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan langkah-langkah terbaru untuk mewujudkan target pembangunan tiga juta rumah per tahun. Dari jumlah tersebut, dua juta unit akan dibangun di pedesaan, sementara satu juta unit lainnya akan berupa apartemen yang dibangun di kawasan perkotaan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pemanfaatan tanah yang disita dari koruptor, yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat. Ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pasokan rumah di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan aset atau lahan yang berasal dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk mendukung kelancaran program pembangunan rumah tersebut. (ka/dbs)
